BEKASI — Keluhan terhadap layanan publik masih menjadi bagian dari keseharian warga Bekasi. Pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, hingga bantuan sosial kerap dinilai lamban dan tidak jelas alurnya. Tidak sedikit warga memilih diam karena khawatir laporan justru berujung masalah baru.
Di sinilah peran Ombudsman Republik Indonesia menjadi relevan. Ombudsman hadir sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi. Keberadaannya memberi ruang aman bagi warga untuk menyampaikan keluhan tanpa harus berhadapan langsung dengan birokrasi.
Bagi masyarakat Bekasi, efektivitas pengawasan layanan publik sangat menentukan kualitas hubungan antara warga dan aparatur. Mekanisme pengaduan yang berjalan baik diharapkan mampu mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Tags
Daerah