 |
| Ilustrasi |
BEKASI – TerasBatas.com — Di panggung politik dunia, Iran selalu menghadirkan warna yang berbeda. Negeri yang pernah menjadi jantung peradaban Persia itu memiliki sistem kepemimpinan yang tidak sepenuhnya serupa dengan negara demokrasi liberal maupun monarki konstitusional. Di sana, jabatan tertinggi negara bukanlah presiden, melainkan seorang ulama yang disebut Rahbar — Pemimpin Tertinggi.
Sejarahnya berakar pada Revolusi Islam 1979. Ketika monarki runtuh, konsep Wilayat al-Faqih diperkenalkan sebagai fondasi baru: kekuasaan politik harus berada di bawah bimbingan ulama yang dianggap memiliki otoritas moral dan keilmuan agama. Sejak saat itu, struktur negara Iran dibangun dengan dua lapis legitimasi — legitimasi rakyat dan legitimasi agama.
Rakyat Iran tetap menggunakan hak pilihnya. Mereka memilih presiden dan anggota parlemen melalui pemilu langsung. Namun untuk jabatan tertinggi negara, mekanismenya berbeda.
Pemimpin Tertinggi tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh Majelis Ahli (Assembly of Experts) — sebuah lembaga yang terdiri dari ulama Syiah terpilih. Majelis inilah yang memiliki kewenangan memilih, mengawasi, bahkan memberhentikan Pemimpin Tertinggi jika dianggap tidak lagi memenuhi syarat.
Menariknya, anggota Majelis Ahli sendiri dipilih melalui pemilu nasional oleh rakyat. Akan tetapi, sebelum bisa mencalonkan diri, para kandidat harus diseleksi oleh Guardian Council — badan pengawas konstitusi yang juga memiliki keterkaitan langsung dengan struktur kekuasaan tertinggi.
Di sinilah sistem Iran tampak berlapis dan kompleks. Rakyat memilih Majelis Ahli. Majelis Ahli memilih Pemimpin Tertinggi. Guardian Council menyaring kandidat. Sebuah mekanisme yang memadukan unsur demokrasi prosedural dengan pengawasan ideologis.
Dalam praktiknya, Pemimpin Tertinggi --memiliki wewenang luas:
Panglima tertinggi militer
Penentu arah kebijakan strategis nasional
Pengangkat kepala lembaga peradilan dan anggota penting Guardian Council
Penentu kebijakan luar negeri utama
Sementara presiden, meski dipilih langsung oleh rakyat, menjalankan pemerintahan harian dalam koridor yang tetap berada di bawah otoritas Rahbar.
Bagi sebagian kalangan, sistem ini adalah model khas yang menjaga identitas revolusi dan nilai keagamaan. Bagi yang lain, ia dinilai sangat terpusat dan menempatkan kekuasaan pada satu figur sentral. Namun, apa pun pandangannya, sistem ini telah membentuk wajah politik Iran selama lebih dari empat dekade.
Iran hari ini berdiri sebagai negara dengan struktur politik yang unik: bukan sekadar republik biasa, bukan pula kerajaan. Ia adalah republik Islam dengan kepemimpinan teologis yang memayungi seluruh bangunan negara.
Dan dari sana, dunia belajar bahwa demokrasi dan kekuasaan tidak selalu memiliki satu bentuk tunggal. Setiap bangsa menulis jalannya sendiri, dengan sejarah, ideologi, dan keyakinannya sebagai fondasi.
