Ilustrasi foto gambar sumber unsplash
Oleh : Moh. Sulaiman,SH.,MH (Warga Nahdliyin)
Bekasi, TerasBatas.Com (18/05/2026) – Agenda besar jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam menyongsong Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, hingga Muktamar ke-35 NU kini tengah memantik diskursus taktis di level nasional. Di tengah matangnya persiapan administratif organisasi, sebuah ruang refleksi spiritual yang mendalam mulai dibuka oleh para pemikir kebudayaan Islam. Mereka mencoba meneropong arah masa depan ormas terbesar di dunia ini bukan sekadar dari kalkulasi politik elektoral, melainkan melalui kacamata arkeologi politik Nusantara.
Langkah strategis ini dilakukan dengan memadukan nilai filosofis lima prasasti utama peninggalan Kerajaan Tarumanegara dengan konsepsi spiritualitas Tatar Sunda sebagai "Kota Suci" (Pancer Pajajaran) yang digagas oleh penguasa legendaris, Prabu Siliwangi. Falsafah peradaban masa lalu ini mendadak sangat kontekstual untuk menyaring kriteria nakhoda baru PBNU yang mampu membawa kapal besar Nahdliyin melintasi disrupsi zaman baru.
Sandingan sejarah ini menemukan jangkar realitasnya saat melihat bagaimana Prabu Siliwangi dahulu membangun ibu kota Pakuan Pajajaran. Jauh sebelum konsep tata kota modern lahir, wilayah tersebut diletakkan sebagai sebuah "Kota Suci" spiritual yang aman, inklusif, dan mengedepankan kemakmuran komunal tanpa memandang perbedaan latar belakang warganya.
Visi ini berkelindan erat dengan heritase Prasasti Tugu Tarumanegara yang mengabadikan mega-proyek hidrolik penggalian Sungai Gomati demi mengairi lahan pertanian pertanian rakyat dan mencegah banjir bencana. Bagi PBNU yang tengah merapatkan barisan menuju forum tertinggi organisasi, warisan ini menjadi seruan keras untuk menghidupkan kembali "saluran irigasi" ekonomi umat.
Strategi organisasi ke depan tidak boleh lagi terjebak pada narasi elitis, melainkan wajib menciptakan ruang kemandirian ekonomi riil yang menyentuh akar rumput pesantren, mulai dari profesionalisasi tata kelola aset wakaf hingga kekuatan rantai pasok logistik komunal.
Tuntutan dari pembentukan "Kota Suci" tersebut secara otomatis melahirkan kriteria pemimpin yang bersih dan mengayomi, selaras dengan makna Prasasti Ciaruteun yang memahat cetakan telapak kaki raja sebagai lambang perlindungan moral bagi buminya. Falsafah tapak kaki atau rekam jejak inilah yang kini dicari oleh warga Nahdliyin dari sosok calon pemimpinnya.
Terlebih, hubungan antara kesucian spiritual Pajajaran dan dakwah Islam kultural bukanlah dongeng sejarah, melainkan sebuah garis sanad biologis yang nyata. Melalui pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang yang merupakan murid dari ulama besar Syekh Quro Karawang, lahirlah Rara Santang yang kemudian menjadi ibu kandung dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sang cucu inilah yang kelak menyebarkan Islam secara damai dan kultural di tanah Pasundan melalui Kesultanan Cirebon.
Garis keturunan emas ini menegaskan bahwa darah kepemimpinan lokal yang mengayomi telah berasimilasi secara sempurna dengan sanad spiritualitas Wali Songo. Oleh karena itu, kriteria utama nakhoda PBNU selanjutnya harus memiliki integritas moral yang tegak lurus, bersih dari noda kepentingan politik praktis sesaat, dan mampu bertindak sebagai pengayom yang membawa keteduhan bagi seluruh faksi internal organisasi.
Kapasitas kepemimpinan bercorak global ini dipertegas pula oleh Prasasti Kebon Kopi yang memahat simbol telapak kaki gajah Airawata, lambang kekuatan diplomasi internasional di masa kuno. Jejak sejarah ini mengisyaratkan bahwa PBNU yang telah sukses menancapkan pengaruhnya di panggung dunia melalui berbagai forum global, harus terus memperkuat sayap diplomasi internasionalnya.
Forum Pra-Muktamar menjadi momentum krusial untuk memastikan bahwa pemimpin NU ke depan memiliki kapasitas global yang fasih merespons krisis iklim hingga perdamaian dunia, tanpa melepaskan identitas Islam Nusantara yang ramah dan moderat.
Kendati demikian, untuk menjaga kesucian marwah organisasi dari hantaman arus zaman, dibutuhkan karakter pemimpin yang berani mengeksekusi kebijakan layaknya pujian dalam Prasasti Jambu kepada sang raja sebagai penghancur benteng pertahanan musuh.
Menghadapi era kecerdasan buatan, algoritma digital, dan dominasi generasi muda, NU membutuhkan sosok eksekutor yang transformatif. Pemimpin masa depan harus berani mendobrak kekakuan birokrasi administratif organisasi serta tangkas dalam melakukan kaderisasi talenta muda Nahdliyin agar siap memimpin peradaban modern tanpa kehilangan jati diri kepesantrenannya.
Pada akhirnya, visi besar mengenai kemandirian ekonomi, pengayoman moral-spiritual, dan kedigdayaan global tersebut dikunci secara mutlak oleh pesan luhur Prasasti Cidanghiang yang menggarisbawahi bahwa keagungan sejati seorang pemimpin terletak pada jalannya yang benar dan keadilan yang ditegakkan bagi rakyatnya.
Di tengah momentum perapian Laporan Pertanggungjawaban internal menjelang Muktamar ke-35, penegakan aturan rumah tangga organisasi secara transparan adalah harga mati. Melalui penyaringan strategi di forum-forum Pra-Muktamar nanti, warga Nahdliyin diharapkan mampu melahirkan keputusan konstitusional yang jernih, bebas dari intrik pragmatisme, serta melahirkan pemimpin yang patuh pada sistem demi menjaga marwah NU sebagai jangkar perdamaian dan kemaslahatan bangsa.
(Red)