Menggali Jejak "To-lo-mo": Kisah Perpecahan Tarumanegara dan Perseteruan Abadi Dua Kerajaan Kembar Tatar Sunda

ilustrasi Foto sumber unsplash

Bekasi, TerasBatas.Com (18/05/2026) – Sejarah besar Nusantara kerap mengajarkan bahwa runtuhnya sebuah kerajaan agung biasanya disebabkan oleh invasi asing, perang besar, atau bencana alam yang meluluhlantakkan peradaban. Namun kisah akhir dari Imperium Tarumanegara justru memperlihatkan kenyataan yang berbeda dan jauh lebih kompleks: sebuah kerajaan besar dapat runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena retaknya persatuan di dalam istana sendiri.

Tarumanegara salah satu kerajaan tertua dan paling berpengaruh di Tatar Sunda pada akhirnya tidak hancur oleh pedang musuh, tetapi pecah akibat krisis suksesi, intrik keluarga kerajaan, dan perebutan pengaruh geopolitik antarfaksi elit penguasa. Dari keretakan itulah lahir dua kekuatan baru yang kelak mewarnai sejarah panjang tanah Pasundan: Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.

Sekitar tahun 669 Masehi, Tarumanegara memasuki fase paling genting dalam sejarahnya. Raja Linggawarman, penguasa terakhir Tarumanegara, wafat tanpa meninggalkan putra mahkota laki-laki. Situasi ini membuka celah perebutan legitimasi kekuasaan di lingkungan istana.

Hak pewarisan tahta kemudian mengarah kepada dua putri kerajaan yang masing-masing telah menikah dengan tokoh besar dari dua kekuatan politik berbeda. Putri sulung, Dewi Manasih, dipersunting oleh Tarusbawa, penguasa Sundasambawa yang memiliki basis kuat di wilayah barat Tatar Sunda. Tarusbawa dikenal sebagai sosok reformis yang ingin membangun identitas baru kerajaan.

Sementara itu, putri bungsu Sobakancana menikah dengan Dapunta Hyang Sri Jayanasa, tokoh besar yang tengah membangun kekuatan maritim Sriwijaya di Sumatra. Pernikahan politik ini secara tidak langsung membawa pengaruh Sriwijaya masuk ke dalam dinamika internal Tarumanegara.

Sejak saat itu, istana Sundapura berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik dan geopolitik yang semakin memanas.

Pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa resmi naik tahta menggantikan Linggawarman. Menyadari bahwa nama besar Tarumanegara mulai kehilangan pengaruhnya, Tarusbawa mengambil langkah berani dengan mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Sunda serta memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah pedalaman yang lebih strategis dan aman.Namun keputusan tersebut justru memicu gejolak besar di wilayah timur.

Wretikandayun, penguasa Galuh, menilai perubahan nama Tarumanegara menjadi Sunda sebagai bentuk penghapusan warisan sejarah leluhur. Ia menolak tunduk kepada Tarusbawa dan menuntut kedaulatan sendiri bagi wilayah Galuh.

Di tengah ketegangan itu, Sriwijaya diduga melihat peluang besar untuk memainkan pengaruh politiknya di Pulau Jawa. Dengan mendukung Galuh secara diplomatik maupun strategis, Sriwijaya memiliki kepentingan untuk memastikan kekuatan di Jawa Barat tidak bersatu sehingga tidak menjadi ancaman bagi dominasi perdagangan maritim mereka di Selat Sunda.

Situasi semakin rumit ketika Galuh mendapat dukungan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah melalui hubungan pernikahan politik keluarga Wretikandayun.Tekanan demi tekanan akhirnya memaksa Tarusbawa memilih jalur diplomasi dibanding perang saudara. Ia menyadari bahwa konflik terbuka hanya akan menghancurkan rakyat dan melemahkan seluruh wilayah Tatar Sunda.

Maka pada tahun 670 Masehi lahirlah sebuah kesepakatan monumental yang membelah eks wilayah Tarumanegara menjadi dua kerajaan besar dengan Sungai Citarum sebagai garis batas politik.

Wilayah barat Sungai Citarum tetap berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang dipimpin Tarusbawa, meliputi daerah Banten hingga Bekasi.

Sedangkan wilayah timur Sungai Citarum menjadi wilayah merdeka Kerajaan Galuh di bawah kepemimpinan Wretikandayun, mencakup kawasan Ciamis, Tasikmalaya hingga perbatasan Jawa Tengah.

Ironisnya, Sungai Citarum yang dahulu dibangun sebagai simbol kemakmuran pada masa Raja Purnawarman, justru berubah menjadi garis pemisah politik yang memecah satu peradaban besar menjadi dua kekuatan yang saling bersaing.

Catatan Dinasti Tang di Tiongkok memperkuat fase transisi sejarah tersebut. Dalam kronik kuno China, utusan Tarumanegara terakhir tercatat datang pada tahun 669 Masehi. Setelah itu, nama Tarumanegara perlahan menghilang dari panggung diplomasi internasional dan digantikan oleh nama baru yang dikenal sebagai Sunda. Meski perang besar berhasil dihindari, pembelahan itu tidak pernah benar-benar menghapus rivalitas di antara keduanya.

Selama berabad-abad, Sunda dan Galuh terus terlibat dalam persaingan politik, perebutan pengaruh, hingga konflik terbuka yang melibatkan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.

Puncak konflik terjadi pada masa Sanjaya, cucu Tarusbawa, yang memiliki garis keturunan dari Sunda sekaligus Galuh. Ketika kekuasaan Galuh jatuh ke tangan Purbasora melalui intrik politik internal, Sanjaya melancarkan serangan besar dari wilayah Sunda dan berhasil merebut Galuh secara paksa.

Peristiwa itu meninggalkan luka politik mendalam dan memperkuat sentimen persaingan antara wilayah barat dan timur Tatar Sunda. Dalam perkembangannya, kedua kerajaan membentuk karakter geopolitik yang berbeda.

Kerajaan Sunda lebih berorientasi pada jalur perdagangan maritim serta hubungan diplomatik kawasan pesisir barat. Sementara Galuh cenderung membangun kedekatan politik dengan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah seperti Kalingga dan Mataram Kuno.

Persaingan panjang tersebut baru benar-benar menemukan titik damai pada abad ke-15 saat Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi berhasil menyatukan kembali Sunda dan Galuh di bawah panji besar Kerajaan Pajajaran.

Melalui penyatuan itu, luka sejarah yang berlangsung selama ratusan tahun perlahan dipulihkan, dan Tatar Sunda memasuki salah satu era keemasannya. 

Kisah runtuhnya Tarumanegara menjadi pelajaran penting bagi generasi masa kini: bahwa ancaman terbesar bagi sebuah bangsa sering kali bukan datang dari luar, melainkan dari konflik internal, perebutan kekuasaan, dan kegagalan elite dalam menjaga persatuan.

Tarusbawa memang berhasil menghindarkan perang saudara besar melalui jalur diplomasi. Namun sekat politik yang telah terlanjur dibangun membutuhkan waktu berabad-abad untuk benar-benar dipersatukan kembali.

(Red)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama