 |
| Irfan Hakim, S.H. (Praktisi Hukum Bekasi) |
Bekasi,TerasBatas.com (09/06/2026) - Banyak orang mengira hukum dan kebijakan publik adalah dua dunia yang berjalan beriringan namun tak pernah bersentuhan. Padahal, bagi saya, hukum adalah jantung dari setiap kebijakan publik yang lahir. Kebijakan tanpa fondasi hukum yang kuat hanyalah angan-angan politik, sebaliknya hukum tanpa arah kebijakan publik akan menjadi alat yang kaku dan menindas.
Di tengah dinamisnya Kota dan Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri dan penyangga metropolitan, kita menyaksikan bagaimana kebijakan tata ruang, investasi, hingga perlindungan tenaga kerja membutuhkan landasan hukum yang presisi. Sebagai seorang praktisi hukum, saya melihat kebijakan publik adalah instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun, instrumen ini hanya bisa berjalan dengan baik jika ia memenuhi tiga pilar hukum utama: Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan.
1. Hukum sebagai Kompas Moral Kebijakan
Setiap peraturan daerah, surat keputusan, hingga undang-undang yang dirumuskan oleh pemerintah harus menjadi pelindung bagi masyarakat. Kebijakan publik tidak boleh dibuat sekadar untuk memenuhi target birokrasi atau mengakomodasi segelintir kepentingan. Hukum hadir untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut pro-rakyat, tidak diskriminatif, dan memiliki legitimasi yang kuat.
2. Kemanfaatan yang Berkeadilan
Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi hajat hidup orang banyak. Akan tetapi, kemanfaatan ini harus tetap berada dalam koridor hukum yang adil. Hukum bertugas sebagai pagar pembatas agar dalam mencapai tujuan pembangunan, tidak ada hak-hak masyarakat kecil yang terampas atau terpinggirkan.
3. Advokasi dan Partisipasi Publik
Masyarakat Bekasi, atau di mana pun berada, memiliki hak untuk mengawal kebijakan publik. Jika ada kebijakan yang bersinggungan dengan hak masyarakat dan dirasa tidak adil, di sinilah hukum bekerja sebagai alat kontrol. Advokasi, koreksi, dan partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme hukum adalah bukti bahwa hukum hidup dan bernyawa dalam setiap denyut nadi kebijakan.
Pada akhirnya, memaknai hukum dalam kebijakan publik adalah tentang keberpihakan. Menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi berarti memastikan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah selalu bermuara pada satu tujuan: melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Hukum bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan keadilan bagi setiap anak bangsa.(Red)