Kota Bekasi — Banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi dinilai bukan semata persoalan daerah hilir, melainkan akumulasi masalah di wilayah hulu yang belum ditangani secara terpadu. Karena itu, diperlukan komitmen bersama antar pemerintah daerah dari hulu hingga hilir agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
Hal tersebut disampaikan Niman, aktivis lingkungan dari LSM LIRA. Ia menilai, aliran air yang masuk ke Bekasi berasal dari wilayah hulu seperti Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, sehingga penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial oleh daerah hilir saja.
“Masalahnya ada di hulu, tapi dampaknya dirasakan di Bekasi. Kalau penanganannya masih berjalan sendiri-sendiri, banjir akan terus menjadi persoalan tahunan,” ujar Niman.
Menurutnya, wilayah lintasan seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, hingga wilayah hilir DKI Jakarta, harus berada dalam satu kerangka kebijakan yang sama dalam pengelolaan sungai dan tata air.
Niman mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyegerakan proyek strategis nasional yang berkaitan dengan pengendalian banjir. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan normalisasi sungai di kawasan perkotaan, tetapi juga harus menyentuh pengelolaan daerah resapan air di wilayah hulu.
“Normalisasi sungai penting, tapi harus dibarengi dengan penguatan daerah resapan. Bahkan perlu kajian serius apakah dibutuhkan waduk besar atau sistem tampungan air, agar debit air dari hulu tidak langsung mengalir ke permukiman warga Bekasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, tanpa adanya koordinasi lintas wilayah dan pengendalian air skala besar, Bekasi akan terus menjadi daerah terdampak banjir setiap musim hujan.
“Kalau tidak ada komitmen bersama dari hulu sampai hilir, kita hanya akan terus mengulang siklus banjir tanpa menyentuh akar masalahnya,” pungkas Niman.
