 |
| Lahan pertanian dinilai perlu dijaga agar tidak seluruhnya beralih fungsi. (Unsplash) |
BEKASI — TerasBatas.com — Keberadaan tanah kas desa (TKD) di Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Di tengah derasnya ekspansi industri dan pembangunan perumahan, sejumlah tokoh masyarakat menilai lahan-lahan desa tersebut harus dijaga sebagai penopang swasembada pangan dan identitas agraris Bekasi.
Salah satu masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penjaga Aset Tanah Kas Desa Kecamatan Cibitung, H. Ajumari, menegaskan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki sejarah panjang sebagai lumbung padi nasional.
“Dahulu Bekasi dikenal sebagai lumbung padi. Jangan sampai sejarah itu hilang karena seluruh lahan produktif berubah menjadi kawasan industri dan perumahan,” ujarnya.(18/2/2026)
Menurutnya, tanah kas desa harus diposisikan sebagai aset strategis yang dikelola untuk kepentingan jangka panjang masyarakat, bukan sekadar sumber pemasukan sesaat.
Alih Fungsi Lahan Jadi Perhatian
Pertumbuhan kawasan industri di Bekasi memang menjadi penopang ekonomi nasional. Namun, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dinilai dapat berdampak serius terhadap ketahanan pangan daerah.
“Jika tanah kas desa tidak diawasi dengan ketat, akan menjadi preseden buruk dalam penggunaan lahan. Kita harus punya batas dan perencanaan yang jelas,” tegas H. Adjumari.
Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Cibitung, H. Siman Tanjung, yang menilai keberadaan tanah kas desa harus dipertahankan sebagai benteng terakhir lahan pertanian di wilayah yang terus berkembang.
“Kita tidak menolak pembangunan, tetapi harus ada keseimbangan. Jangan sampai seluruh lahan produktif habis. Tanah kas desa bisa menjadi ikon swasembada pangan Kabupaten Bekasi jika dikelola serius dan diawasi bersama,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam menjaga transparansi dan pengawasan pemanfaatan tanah desa agar tetap sesuai dengan peruntukannya.
Sejalan dengan Arah Kebijakan Nasional
Pandangan para tokoh tersebut dinilai sejalan dengan program pemerintah pusat yang menekankan penguatan sektor pertanian sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi dan kedaulatan pangan nasional.
Optimalisasi tanah kas desa di Kabupaten Bekasi dinilai dapat menjadi langkah konkret mendukung kebijakan tersebut, sekaligus menjaga warisan agraris yang pernah menjadikan Bekasi sebagai salah satu sentra produksi pangan.
Forum masyarakat berharap pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten dapat menyusun regulasi dan pengawasan yang tegas agar alih fungsi lahan tidak menggerus masa depan pertanian di Bekasi.
Perkembangan informasi akan terus diperbarui.
Bekasi – TerasBatas.com